Fungsi Pengawasan Masih Lemah

12-01-2016 / KOMISI VI

Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir menilai, fungsi pengawasan untuk keamanan bagasi penumpang masih lemah. Hal ini terkait pencurian bagasi penumpang yang terjadi di beberapa bandara di Indonesia, yang baru-baru ini meresahkan masyarakat.

 

“Kita memang lemah di pengawasan, saat pelaksanaan handling control bagasi itu. Ada yang resleting tasnya dibuka, sehingga dengan mudahnya mengambil barang-barang penumpang. Bahkan ada juga yang dibuka paksa, kemudian barang-barangnya hilang,” sesal Hafisz, di Gedung Nusantara II, Senin (11/01/2016).

 

Hafisz mengatakan, penanganan bagasi itu dilaksanakan oleh kargo, dimana sudah ditenderkan oleh Angkasa Pura. Sehingga, Angkasa Pura hanya berperan sebagai pelaksana pengawas, bukan pelaksana teknisnya. Badan-badan swasta berperan sebagai pelaksana dari pekerjaan kargo.

 

“Padahal kan semua daerah-daerah kritis di bandara itu sudah dipasang CCTV. Sebetulnya mudah bagi aparat, melihat modus operandinya seperti apa. Apakah ini murni kriminal biasa, atau memang ini kriminal yang terencana, yang berakibat meresahkan masyarakat. Kalau saya melihat dengan bertubi-tubinya laporan, artinya ini sudah terencana,” analisa Hafisz.

 

Politisi F-PAN ini menilai, jika ini merupakan kejahatan terencana, berarti ada pengawas dan aparat yang terlibat. Seharusnya, pihak kepolisian harus ikut turun tangan.

 

“Terlepas itu siapa pelakunya, harus diselesaikan. Bahkan, jika Angkasa Pura yang melanggar, itu harus kita selesaikan,” tegas Hafisz.

 

Sementara soal terkait rencana otomatisasi dalam penanganan bagasi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Hafisz berharap hal ini dapat mengurangi human error.

 

“Kalau otomatisasi digunakan, potensi human error akan berkurang. Pencurian ini dilakukan oleh tangan manusia, bukan oleh alat mesin. Sehingga untuk mengurangi human error itu, salah satunya dengan otomatisasi itu,” kata Hafisz.

 

Politisi asal dapil Sumsel ini berjanji, dalam masa persidangan ini akan segera memanggil Angkasa Pura, karena permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...